Ada Peran TNI di Penanganan Bencana, Anggota Task Force ISI Ingatkan Peran Militer soal Kemanusiaan dalam Forum JPP Promedia

BANDUNG NEWS - TNI terjun langsung ke lokasi bencana untuk mendukung penanganan banjir di Sumatera.

Partisipasi institusi pertahanan negara itu dalam distribusi bantuan kepada warga terdampak, pembersihan pascabanjir, hingga menurunkan personel untuk evakuasi korban.

Mengenai peran TNI tersebut, Jaringan Pemred Promedia (JPP) membahasnya dalam acara rutin mingguan dengan mengangkat topik berjudul “Peran Alutsista dalam Banjir Akibat Siklon Senyar” yang digelar pada Selasa malam, 16 Desember 2025.

Baca Juga: Tangkap Kisah Pelayanan Indonesia: IFG Gelar Journalist’s Photo Journey 2026

Narasumber yang hadir dalam forum diskusi bersama para pemimpin redaksi (pemred) dan mitra Promedia adalah Co-Director of Cooperation and External Engagement Head of Government Task Force Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha Rasyidila Kusumasomantri.

Dalam salah satu pemaparannya, Aisha menyebut bahwa alat utama sistem senjata (alutsista) dan militer Indonesia bukan hanya instrumen pertahanan, tapi juga infrastruktur negara dalam menghadapi krisis non-militer.

Batasan Peran Militer dalam HADR Bencana Sumatera

TNI berperan dalam Humanitarian Assistance and Disaster Response (HADR) yang memiliki tugas untuk memberi bantuan kemanusiaan dan respons bencana.

Peran militer dalam penanganan bencana banjir di Sumatera, menurut Aisha, TNI memiliki prinsip kewajiban untuk memberikan bantuan sebagai bentuk pelaksanaan operasi non-militer.

Namun, ia juga menegaskan bahwa TNI memiliki batasan dalam pelaksanaan operasi tersebut.

“Mereka (TNI) ini adalah supporting role, batasan sebagai supporting role harus kita pahami bahwa itu tidak boleh memimpin,” kata Aisha dalam keterangan yang diberikan via zoom pada Selasa, 16 Desember 2025.

“Jadi, koordinasi, pemetaan kebutuhan, pemetaan masalah yang kemudian mencatat, mengalokasikan, koordinasi itu semua adalah BNPB,” imbuhnya.

Lebih lanjut kata Aisha, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi pihak yang memberikan pemetaan tentang alokasi kebutuhan apa saja terkait HADR.

“Jadi, dari BNPB harusnya proses mulai mengidentifikasi mereka butuh apa saja, lalu diinformasikan kepada TNI, misal butuh berapa ribu pasukan untuk diturunkan ke sekian ratus kabupaten berbeda, lalu peralatan udara apa saja untuk apa juga,” lanjutnya.