BANDUNG NEWS - Ketidakhadiran seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, termasuk Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, memberi warna tersendiri pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (15/8).
Meski boikot ini dilakukan secara kompak, agenda persetujuan Ranperda Perubahan APBD 2025 tetap berjalan karena rapat dinyatakan kuorum.
Rapat paripurna hari ini memuat dua agenda besar. Pertama, laporan Badan Anggaran, persetujuan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, penandatanganan Persetujuan Bersama, dan Pendapat Akhir Gubernur Jawa Barat. Kedua, laporan Reses III Tahun Sidang 2024/2025.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menyebut rapat dihadiri 81 anggota legislatif dari total 120 orang.
"Sebanyak 39 anggota legislatif tidak hadir, namun masih mencapai persyaratan kuorum sehingga rapat dapat dilanjutkan," kata Buky.
Sebelumnya, Ono Surono sempat menyambut baik rencana perubahan APBD 2025 yang akan mengalokasikan kembali bantuan untuk yayasan pondok pesantren dan masjid. Namun, dalam APBD Perubahan 2025 ternyata Gubernur Jawa Barat tidak lagi menganggarkan bantuan tersebut.
Sebaliknya, nomenklatur baru muncul, yaitu beasiswa santri tidak mampu dengan alokasi anggaran Rp 10 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan akhirnya tidak menandatangani persetujuan bersama Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
