Arab Saudi Memandang Kesepakatan AS-Iran sebagai Potensi Pengkhianatan Strategis

BANDUNG NEWS - "Kesepakatan Islamabad" yang berisi gencatan senjata dua minggu antara AS dan Iran disambut di Riyadh bukan dengan perayaan, melainkan dengan manuver dan mobilisasi yang dingin dan terencana.

Pada Rabu malam, 8 April 2026, Kerajaan Arab Saudi dilaporkan telah memicu sesi darurat Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk membahas apa yang disebut sumber sebagai skenario "Pengabaian Hormuz".

Berikut adalah Reaksi Riyadh—respons berisiko tinggi dari ekonomi terbesar di dunia Arab terhadap rencana 10 poin Iran yang saat ini sedang dibahas.

Sementara Washington dan Teheran merayakan jeda dua minggu, keluarga Saud dilaporkan memandang "Kesepakatan Islamabad" sebagai potensi pengkhianatan strategis.

Baca Juga: Kepala Samsat Soekarno Hatta Bandung Dinonaktifkan, Dedi Mulyadi Tegaskan Aturan Harus Dipatuhi

Sumber-sumber di Kementerian Pertahanan Saudi menunjukkan bahwa Kerajaan tidak akan menerima kesepakatan apa pun yang meninggalkan jalur energi paling vital di dunia di bawah pengawasan tunggal Iran.

*Pertemuan Darurat GCC*

Menyusul panggilan langsung antara Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan para pemimpin UEA, Kuwait, dan Bahrain, sebuah pertemuan menteri darurat telah diselenggarakan di Riyadh.

Agendanya adalah pembentukan "Gugus Tugas Maritim Teluk"—koalisi militer independen yang akan berpatroli di Selat Hormuz jika Angkatan Laut AS menindaklanjuti klausul "Penarikan" dari rencana 10 poin.

Pesannya jelas: "Kami tidak akan menjadi penonton atas pencekikan leher kami sendiri." Riyadh memberi sinyal bahwa jika AS meninggalkan negara-negara Arab Teluk, GCC akan mengisi kekosongan tersebut, dengan atau tanpa persetujuan Barat.

*Peringatan "Kiamat Energi"*

Riyadh dilaporkan telah mengeluarkan memo pribadi kepada Gedung Putih dan G7 mengenai rumor "Selat Biru" (jalur aman di Selat Hormuz yang dilaporkan milik China).

Ultimatumnya: Jika pasukan Iran diizinkan untuk "memeriksa" atau "memungut tol" dari kapal-kapal tanker Arab, sementara kapal-kapal China bisa lewat dengan bebas di Selat Hormuz, maka Arab Saudi mengancam akan menangguhkan semua peningkatan produksi minyak saat ini dan mengalihkan sisa minyak "Jalur Aman" mereka secara eksklusif kepada mitra regional mereka sendiri.

Seorang diplomat senior Saudi diduga menyatakan: "Jika Selat itu milik Iran, minyak kami tetap berada di dalam tanah. Dunia dapat memutuskan apakah mereka lebih memilih 'Rencana 10 Poin' Iran atau ekonomi global yang berfungsi."