Dedi Mulyadi Tanggapi Tantangan Wagub Kalbar, Tegaskan Tak Ingin Bandingkan Daerah

BANDUNG NEWS - Polemik perbandingan pembangunan jalan antar daerah mencuat setelah pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat menjadi perbincangan publik. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun angkat bicara, merespons santai sekaligus meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat.

Dalam pernyataannya, Dedi menyampaikan bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan di Jawa Barat tidak dimaksudkan untuk dibandingkan dengan daerah lain. Ia justru menekankan pentingnya memahami kondisi dan tantangan masing-masing wilayah yang berbeda.

Baca Juga: Survei LSI: 73,9 Persen Publik Nilai Indonesia Demokratis

"Saya juga mohon maaf apabila apa yang dilakukan di Jawa Barat menyinggung daerah lain," ujar Dedi Mulyadi melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya.

Menurutnya, perbedaan kapasitas fiskal menjadi faktor utama yang memengaruhi percepatan pembangunan di setiap daerah. Ia menyadari bahwa tidak semua provinsi memiliki kemampuan anggaran yang sama, sehingga pendekatan pembangunan pun perlu disesuaikan.

"Semoga ke depan daerah-daerah tumbuh kemampuan fiskalnya, sehingga dana bagi hasil bisa mengalir ke daerah penghasil," tambahnya.

Baca Juga: Digagas Prabowo, Sekolah Rakyat Selamatkan Anak Yatim Sejak Bayi yang Sempat Putus Sekolah dan Hobi Tawuran

Sebelumnya, tantangan datang dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan yang pernyataannya viral di media sosial. Ia menanggapi perbandingan warga terkait kualitas jalan di Jawa Barat dan Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Sepauk, Kabupaten Sintang.

Krisantus bahkan menyampaikan pernyataan menantang, dengan mengatakan akan mencium lutut Dedi Mulyadi jika sang gubernur mampu membangun wilayah luas dengan anggaran terbatas sekitar Rp6 triliun. Ia menegaskan bahwa kondisi geografis Kalimantan Barat yang jauh lebih luas menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur.

Perbandingan ini pun membuka ruang diskusi publik mengenai ketimpangan anggaran dan kompleksitas pembangunan antar daerah, sekaligus menyoroti pentingnya kebijakan yang adaptif sesuai karakteristik wilayah masing-masing.